Jepang: Politik dan Pemerintahan

Politik dan pemerintahan

Kekuasaan politik sebelum tahun 1868 berada di tangan militer atau shogun, kemudian pasca Restorasi Meiji (1868) kekuasaan pemerintah dikembalikan kepada Tenno atau kaisar.

Jaman reformasi meiji, segala tatanan sosial, politik dan bidang-bidang lainnya berubah drastis secara total. Pada masa ini pula lahirnya piagam pemerintahan yang dikenal sebagai Konstitusi Meiji. Konstitusi ini lahir dari keinginan kaisar dan bukan keinginan masyarakat pada umumnya. Di bawah konstitusi inilah pertama kali Jepang mulai mengenal sistem parlemen, yaitu lembaga negara tertinggi yang dikenal sebagai Dewan Kekaisaran yang menganut azas bicameral legislatur (dua badan perwakilan) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Istana.

Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung dari rakyat yang secara teori hal ini membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk menjadi anggota badan legislatif, namun pada prakteknya ada ketentuan yang sangat memberatkan yaitu yang memiliki hak untuk menjadi anggota adalah laki-laki yang sudah berusia 25 tahun dan sudah mampu membayar pajak lebih dari 15 yen per tahun. Akibatnya sangat sedikit yang bisa menjadi anggota kecuali orang-orang yang memeiliki kaitan dengan pihak kaisar. Sementara itu Dewan Istana anggotanya sudah secara otomatis dari kalangan keluarga kaisar dan para bangsawan istana. Dengan sistem kekuasaan ini pada dasarnya kekuasaan legislatif tidak secara langsung berada di tangan kaisar. Sebagai contoh, ada beberapa hal bahwa suatu keputusan tidak mesti lewat kesepakatan atau keputusan Dewan, melainkan keputusan Kaisar karena keputusan Kaisar sudah berarti keputusan Dewan. Pada tataran tertentu Kaisar seolah-olah memiliki hak prerogatif yang independen untuk mengambil komando tanpa harus kompromi dengan Dewan atau pun kabinet. Dengan demikian, apa bila Kaisar mengambil alih komando terhadap angkatan bersenjata, maka Kaisar dapat menontrol militer bagi persiapan perang.

Pada masa konstitusi pascaperang, Dewan dan Konstitusi mengalami perubahan dari segi isi maupun karakter. Perubahan Konstitusi Meiji ini dilandasi oleh isi dari perjanjian Postdam tahun 1945 mengenai penghentian perang dan menciptakan kedamaian. Konstitusi dikembalikan kepada tujuan semula dengan kekuasaan berada di tangan rakyat dan mengganti Dewan Istana menjadi Dewan Konsilor. Dengan demikian Parlemen tidak lagi disebut sebagai Dewan Kekaisaran melainkan Dewan Nasional yang terdiri dari dua organ yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konsilor. Dewan Konsilor adalah meskipun anggotanya sama seperti pada saat sebagai Dewan Istana namun kekuasaannya sudah tidak sekuat pada sebelum tahun 1945, malah sebaliknya kekuasaan yang lebih kuat adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil kekuasaan rakyat.

Konstitusi modern berdasarkan azas fundamental yakni;

• Mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

• Menjamin dan menjunjung hak asasi manusia.

• Negara menciptakan perdamaian.

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat atas Kabinet adalah bahwa Dewan berhak menunjuk seorang Perdana Menteri sebagai kepala Kabinet, dan dapat memberhentikannya dengan mengajukan resolusi tidak percaya.

Provisi prosedural mengenai ketetapan anggaran dasar negara harus mendapat persetujuan dan jaminan dari Dewan, dan jika di dalamnya Dewan Konsilor tidak setuju, maka keputusan dapat ditetapkan hanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai keputusaan lembaga Dewan. Dalam penunjukkan Perdana Menteri pun tampaknya demikian, tercatat satu kali ketidaksepakatan antara dua Dewan tersebut, yaitu pada tahun 1948 pada saat penentuan Hitoshi Ashida sebagai perdana menteri yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Shigeru Yoshida yang ditunjuk oleh Dewan Konsilor, namun pada akhirnya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat lah yang menang. Hingga sampai sekarang pun belum ada Perdana Menteri Jepang yang berasal dari anggota Dewan Konsilor, meskipun secara hukum, dalam Artikel 67 dikatakan bahwa Perdana Menteri dan kabinetnya dapat dipilih dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konsilor. Namun kenyataannya anggota Dewan Konsilor tetap menjadi golongan minoritas.

Konstitusi berdasarkan sistem kabinet parlementer memiliki ciri:

1. Perdana Menteri ditunjuk dari anggota Dewan dengan resolusi Dewan.

2. Mayoritas anggota kabinet dipilih dari anggota Dewan.

3. Kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada Dewan.

4. Jika Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan resolusi tidak percaya kepada kabinet, maka kabinet hendaknya bubar secara masal atau jika tidak, Dewan Perwakilan Rakyat yang bubar dalan 10 hari.

5. Menteri negara dan ofisial pemerintah bisa hadir dalam rapat kedua Dewan.

6. Perdana Menteri yang mewakili kabinet mengajukan anggaran kepada Dewan.

7. Kabinet dapat membubarkan Dewan.

8. Pada saat pemilihan dilangsungkan, maka kabinet membubarkan diri secara menyeluruh dan kekuasaan negara dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem parlementer di Jepang menggunakan sistem Dewan Nasional yang berlaku sejak 1946, dan mulai efektif setahun berikutnya.

Pada mulanya Dewan Perwakilan Rakyat memiliki anggota sebanyak 511 orang yang dipilih dari pemilihan distrik, dan anggota Dewan Konsilor beranggotakan 252, dengan sistem pemilihan, 100 anggota dipilih dengan sistem proporsional (penujukkan langsung) dari seluruh Jepang, dan 152 ditentukan berdasarkan pemilihan di tiap distrik. Namun dewasa ini keanggotaan Dewan mengalami perubahan, 480 kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan 242 kursi untuk Dewan Konsilor.

Setelah lahirnya Konstitusi Meiji Jepang menunjuk pemimpin negara tanpa melalui pemilihan yang proporsional sesuai aturan Konstitusi, karena pada tahun 1868 atau pada masa Dewan Kekaisaran, kekuasaan Dewan Istana masih sangat kuat dibanding Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga penetapan seorang pemimpin dapat dilakukan hanya dengan melalui wewenang Dewan Istana. Barulah pada tahun 1946 setelah peralihan Dewan Kekaisaran menjadi Dewan Nasional pemilihan dengan sistem parlementer dilaksanakan lebih efektif.

Tercatat sejak tahun 1885 (sejak masa Dewan Kekaisaran) sampai tahun 2008, Jepang telah dipimpin oleh 58 kepala negara atau Perdana Menteri dengan jumlah 91 kali pemilihan dan beberapa di antaranya ada yang menjabat beberapa kali periode, berikut adalah nama-nama Perdana Menteri Jepang berdasarkan tahun mulai menjabat dalam pemerintahan.

Partai di Jepang hingga tahun 1980-an terdiri dari Partai Demokrat Liberal dibentuk tahun 1955, Partai Sosialis Jepang dibentuk tahun 1945, Partai Sosialis Demokratik dibentuk tahun 1960, Partai Besih dibentuk tahun 1964, Partai Komunis Jepang dibentuk 1922, Klub Liberal Baru dibentuk tahun 1976, Partai Demokratik Sosial Persatuan dibentuk tahun 1978.

Jepang: Penididkan Moral

Pendidikan moral

Konsep orang Jepang dalam menyikapi pendidikan moral meliputi, kebiasaan sehari-hari, etika pergaulan dan kenegaraan, termasuk nilai-nilai loyalitas dan patriotisme. Selain tanggung jawab keluarga dalam pendidikan, pemerintah pun menjadi sangat dibutuhkan dalam peran pelaksanaannya.

Kebebasan dan keterbukaan terhadap pendidikan di Jepang sebenarnya dimulai sejak diakuinya hak-hak pribadi secara legal pada jaman Meiji (1868), meskipun pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada sistem pendidikan yang pada saat itu lebih terfokus pada pendidikan moral Budha dan Shinto saja. Dalam konstitusi Meiji digariskan lima pasal penting yaitu;

1. Suatu mejlis harus diadakan secara luas, dan undang-undang didiskusikan secara terbuka.

2. Tinggi dan rendah harus dalan satu pikiran, keuangan dan perekonomian hasrus diperkuat.

3. Semua aparat dan warga negara lainnya memiliki kesamaan aspirasi.

4. Penghilangan kebiasaan buruk, dan segala tindakan harus mengikuti aturan internasional.

5. Pengetahuan harus dicari ke seluruh dunia, dan landasan kekuasaan kekaisaran harus diperkuat.

Poin kelima agaknya menjadi landasan pengembangan pendidikan di Jepang modern dengan dibentuknya Ketetapan Pendidikan yang berisi tiga ketetapan secara umum yaitu;

1. Tujuan pendidikan adalah untuk umat manusia, karena pendidikan merupakan sumber kesuksesan individu dan kemajuan sosial.

2. Pendidikan pada Jaman feodal hanaya diperuntukkan bagi para prajurit, sedangkan pada masa modern ditujukan bagi semua warga yang diharapkan nantinya memiliki sikap patriotis terhadap negara.

3. Setiap orang di manapun harus memiliki pendidikan tanpa memandang status dan kekayaan.

Pendidikan dimulai dari kurikulum tingkat dasar. Pendidikan tingkat dasar di bawah ketetapan pendidikan bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada murid mengenai pendidikan tatakrama dan moral, sehingga pelajaran moral dianggap sangat penting pada era 1881-an.

Pada masa itu orang yang paling berpengaruh dalam dunia pendidikan adalah cendikiawan Yukiichi Fukuzawa, Hiroyuki Katō dan Menteri Pendidikan Arinori Mori.

Pada tahun 1882, Kaisar mengeluarkan maklumat Kekaisaran kepada para tentara agar menumbuhkan sikap disiplin dengan penuh kesetiaan kepada negara dan kaisar. Guru-guru diberi pelatihan kedisiplinan seperti tentara, dan mereka harus bertindak dalam ukuran etika yang paling tinggi tanpa melakukan kegiatan-kegiatan politik.

Pada tahun 1889, Kaisar melahirkan kembali tentang pokok-pokok etika dan nasionalisme yaitu berupa Konstistusi Kekaisaran, beberapa isinya antara lain;

1. Kekaisaran Jepang harus dikuasai oleh satu garis keturunan kaisar yang berlangsung selama-lamanya.

2. Kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat.

Kedua poin ini menunjukkan bahwa Kaisar memproklamirkan diri sebagai penguasa nomor satu yang harus dihormati dan diikuti.

Pada tahun 1890, kementrian pendidikan mengeluarkan Maklumat Kekaisaran yang disusun oleh Masanao Nakamura seorang ahli pikir kebudayaan barat, Nagazane Motoda seorang sarjana ajaran Konfutsu, dan Kowashi Inoue seorang Jendral Biro Perundang-undangan Kabinet, sekaligus ahli hukum. Maklumat ini secara garis besar berisi kombinasi ajaran konfutsu dengan etika modern yang mengajarkan kesetiaan kepada pendidikan, kepada keluarga dan yang paling utama adalah kesetiaan kepada kaisar. Maklumat ini selalu dibacakan pada upacara-upacara yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, dan pada saat maklumkat dibacakan seluruh murid harus membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada kaisar.

Pada tahung 1980, pendidikan moral tidak lagi hanya menekankan etika moral berupa pengabdian kepada kaisar saja, melaikan pengabdian kepada masyarakat dan negara yang paling utama. Dan sikap kebajikan moral harus ditunjukkan secara konkrit kepada dunia internasional.

Sejarah Sosial dan Ekonomi Jepang

Ekonomi dan sosial

Pada jaman ke-Shogun-an Tokugawa, Jepang berada dalam kekuasaan yang relatif aman, meskipun kekuasaan ditangan pemerintah militer sepenuhnya, namun rakyat sangat patuh terhadap segala kebijakan Shogun. Dalam pengelolaan tanah dan hasil pertanian, seluruhnya diserahkan kepada para tuan tanah yang disebut daimyo, di mana seperempat dari hasil pertanian langsung diurus Shogun. Baik shogun maupun daimyo dalam biaya operasionalnya dibebankan dari pajan petani.

Antara tahun 1600-1720, penduduk Jepang semakin meningkat sekitar 0.77% dalam laju pertumbuhannya, sehingga itu berarti hasil pertanian pun harus meningkat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang akhirnya berakibat pula terhadap perluasan tanah garapan. Hasil pertanian tradisional yang didayagunakan antara lain beras, gandum, kacang kedele, sayuran dan teh, atau ada juga beberapa di antaranya penanaman daun murbei untuk kebutuhan makanan ulat sutra yang pada periode Edo pertanian kapas pun terus diproduksi.

Era ekonomi Jepang medern dimulai sejak jaman Meiji tahun 1868. Pasar nasional garam, kapas dan produksi tekstil semakin meningkat, hingga antara 20%-25% petani mulai memiliki pekerjaan dan keahlian ganda, seperti menjadi tukang, pembuat kerajinan dan lain-lain. Pertumbuhan pabrik-pabrik industri kecil mulai menunjukkan peningkatan, sehingga para wanita mulai ikut andil dalam perkembangan perekonomian negara. Mereka banyak yang bekerja di pabrik pemintalan dan penenunan, rumah makan, toko obat dan lain-lain.

Dengan semakin meningkatnya produktivitas masyarkat maka pemerintah mulai membuka hubungan dagang dengan luar negeri secara intensif walau masih dama cakupan terbatas. Sebelumnya selama 250 tahun Jepang di bawah kekuasaan Shogun tidak melakukan hubungan dagang dengan semua negara, kecuali dengan Cina, Korea, Belanda, dan Portugis. Hubungan dagang yang sudah terjalin paling lama adalah dengan Cina yang pada Jaman Muromachi kebudayaan Cina sangat berpengaruh terhadap budaya Jepang. Sedangkan hubungan dengan Belanda dan Portugis, tiada lain karena Jepang tertarik dengan ilmu sistem navigasi kelautan yang dimiliki kedua negara tersebut. Barulah politik isolasi itu dapat didobrak oleh Komondor Perry dalam tahun 1854.

Perkembangan sosial ekonomi sudah mulai merangkak secara nasional sejak diberlakukannya komitmen konstitusi Meiji 1868. Setelah runtuhnya kekuasaan feodalisme yang cepat, komersialisme yang melanggar batas, dan Jepang mulai terbuak bagi pasar dunia, maka orde ekonomi lama yang didirikan atas kebijakan isolasi tidak dapat dipertahankan lagi. Beberapa kegiatan usaha menurun dengan tibanya barang-barang impor yang lebih murah dan terjadi kenaikkan harga yang tinggi dari komoditi ekspor seperti sutra mentah, teh hijau, sedangkan impor tekstil katun yang baik dan murah mengakibatkan menurunnya produksi barang-barang domestik tersebut.

Dengan berbagai usaha Jepang untuk meningkatkan perekonomiannya, barulah sejak tahun 1920 tanda-tanda evolusi ekonomi di Jepang mulai terlihat di dunia internasional terutama setelah peran sertanya dalam perdagangan luar negeri. Meskipun perkembangan tersebut dengan melalui proses yang bertahap, namun dibanding negara Inggris Raya, Perancis, dan Amerika, pertumbuhan ekonomi Jepang lebih cepat, drastis dan tanpa terduga oleh dunia maju lainnya.

Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk memajukan perekonomian negara antara lain, pada tahun-tahun pertama program pemerintahan Meiji diadakan reformasi tanah, yang tadinya di gadai oleh partikelir, sejak itu dialihkan kepada pemerintah, selain itu pajak tanah diambil sepenuhnya oleh pemerintah, pencanagan mata uang seragam seluruh Jepang, dukungan pemerintah terhadap pabrik-pabrik modern sekaligus membantu memperlancar dalam hal kerja sama dengan pengusaha luar negeri, dikirimnya beberapa orang untuk dijadikan tenaga ahli baik tehnik industri, tekstil dan tehnologi lainnya. Dan pada awal tahun 1878, bangsa Jepang mulai menciptakan tehnologi industri berat seperti angkatan laut, perkeretaapian, dan penambangan batu bara.

Sejak tahun 1880, pihak pemerintah sendiri mulai mencanangkan gaya menabung dalam bentuk investasi pada barang-barang yang bisa diimpor, selain itu mendirikan model-model perusahaan modern bagi contoh pengusaha-pengusaha nasional. Hingga pada akhirnya para pengusaha nasional pun berperan serta dalam investasi barang-barang yang bisa di impor, dan ini melahirkan penghematan bagi kondisi perekonomian negara.

Pertumbuhan perekonomian Jepang tidak selalu berjalan mulus, karena terjadi depresi besar-besaran di seluruh dunia pada tahun 1930-an, maka untuk mempertahankan perekonomiannya Jepang beralih ke ekonomi tradisional, yaitu memberdayakan hasil-hasil pertanian dalam negeri seperti beras dan kapas. Pengelolaan hasil pertanian tradisional tidak mampu mengangkat perekonomian Jepang secara keseluruhan, sehingga para pengusaha Jepang berusaha mengembangkan usahanya ke bidang industri berat dalam negeri dan usaha-usaha ekspor impor dengan negara luar seperti Cina dan Belanda pada saat itu. Perdagangan hasil industri dan pertanian dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri mulai menunjukkan hasil, hingga pada awal tahun 1936-an Jepang secara berangsur dapat memulihkan perekonomiannya. Namun demikian, dalam tahun 1937 pemerintah tidak dapat mengurangi rencana perluasan persenjataan militer dan dalam tahun berikutnya anggaran nasional meningkat kurang lebih 40%. Pembengkakan pengeluaran militer dan perencanaan sasaran ekspansi kapasitas produksi ini jatuh bersamaan dengan kenaikan impor Jepang yang tajam sehingga terjadi defisit perdagangan yang luar biasa.

Dalam tahun 1939, harga pasar naik tajam dan situasi semakin memburuk, akibatnya semua harga dan upah dikembalikan kepada ketentuan pemerintah. Konsumsi untuk rakyat sipil cendrung dibatasi secara drastis dengan pengorbanan rakyat luas akibatnya pasar gelap tumbuh berkembang karena haraga-harga dikendalikan pemerintah pada umumnya jauh di bawah keseimbangan permintaan dan penawaran. Dan untuk menghadapi permasalahan ini pemerintah membentuk polisi ekonomi negara.

Bagaimana pun persediaan alam tidaklah cukup untuk dieksploitasi terus menerus, ditambah lagi permintaan pasar yang semakin meningkat menjadikan Jepang harus berpikir lagi. Hingga akhirnya sifat feodalisme masa lalu lahir kembali, yang bedanya kini tidak diterapkan di dalam negeri melainkan ke luar negeri, dengan dorongan ingin memenuhi kebutuhan akan rempah-rempah bagi keperluan internasional. Jepang mulai kembali melakukan invasi ke negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, termasuk Indonesia.

Pada tahun 1941, Amerika melakukan embargo bahan bakar bensin terhadap Jepang, hingga memaksa Jepang untuk bergabung dengan Jerman dan Itali dalam melawan Amerika dan Inggris. Bahkan dalam enam bulan pertama perang Pasifik, Jepang telah mampu menduduki Birma, sampai kepulauan Solomon dari situlah Jepang mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Namun dalam tahun 1944 Sekutu berhasil memblokade jalur ke Asia Tenggara yang mengakibatkan Jepang semakin terpuruk, apalagi akibat setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tiga hari berikutnya.

Perang telah menimbulkan luka, kelaparan, dan penderitaan yang sangat mendalam, kerugian seluruh aset negara selama sepuluh tahun terakhir belum dapat dipulihkan secara total. Namun demikian, tekanan yang dihadapi sewaktu perang atas industri berat dan kimia serta sikap tak acuh terhadap industri ringan, dapat dikatakan ternyata Jepang memiliki kapasitas untuk mengembangkan atau mengalokasikan industri berat dalam masa pascaperang. Kemudian pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang pernah diperoleh tentang pembuatan senapan mesin, dialihfungsikan menjadi pembuatan manufaktur mesin jahit, keahlian membuat barang-barang optik keperluan militer beralih menjadi manufaktur kamera dan lain-lain. Dengan demikian terbentuklah hubungan antar perusahaan kecil dan perusahaan besar yang tumbuh subur dan menjadi ciri khas asosiasi pekerja Jepang pada sejarah ekonomi selanjutnya. Selain itu, hubungan manajemen perburuhan pascaperang dengan basis serikat buruh di masing-masing perusahaan telah dibentuk melalui Asosiasi Industri Patriotik.

SEJARAH JEPANG

Sejarah klasik dan feodalisme
Pada jaman es, kepulauan Jepang awalnya menyatu dengan benua Asia. Diperkirakan bangsa-bangsa ras Mongol pada saat itu bermigrasi ke daerah tersebut. Kemudian pada saat terjadi gletser daratan yang kini menjadi laut Jepang menurun dan membentuk laut hingga terbentuklah pulau Jepang sekarang.
Orang Jepang hidup pada saat itu dengan alat-alat dari pepohonan dan bebatuan. Jaman primitif dapat dikategorikan kedalam tiga jaman yaitu;
Jaman jōmon, (8000-300 sebelum masehi), merupakan jaman batu tua dan dihuni oleh ras yang pertama kali menghuni Jepang, dikenal sebagai suku Ainu. Orang-orang peradaban Jōmon hidup dengan cara berburu, memancing, tinggal di goa-goa atau lubang, masih nomaden dan belum membentuk stratifikasi sosial namun sudah berkelompok.
Jaman yayoi, 300 sebelum Masehi sampai 300 setelah Masehi. Pada jaman ini masyarakat Jepang sudah mulai hidup menetap untuk beberapa lama, namun belum membentuk sistem kepemimpinan, peralatan hidup sudah mengenal besi selain batu, model-model pertanian sudah mulai ada meskipun belum begitu jelas dengan bukti-bukti adanya lahan bekas bercocok tanam. Pada jaman ini pula masyarakat sudah mengenal variasi penyembahan-penyembahan.
Jaman kofun, (300-710), Pada jaman ini mulai dikenal sistem hidup menetap, dengan ditandai adanya hasil-hasil pertanian yang dikumpulkan dan saluran-saluran irigasi, bahkan budaya Cina sudah mulai masuk pada akhir Jaman ini. Oleh karena itu berarti masyarakan pada saat itu sudah mengenal cara berinteraksi dengan orang luar. Pada jaman ini, masyarakat sudah mampu membentuk kubur-kubur batu yang dilingkungi semacam parit, sehingga kubur batu tersebut mirip sebuah istana yang disebut sebagai zenpō kōen fun. Menurut para sejarawan, di sinilah cikal bakal bangsa Jepang berada, yaitu bangsa Yamato, selain keturunan Yamato ada juga yang mengatakan bahwa suku asli di Jepang adalah suku bangsa Ainu. Pendapat ini bisa jadi sama saja mengingat Yamato pada awalnya adalah nama tempat yang sekarang dikenal sebagai kota Nara. Jadi ada kemungkinan kalau daerah Yamato ini didiami oleh bangsa Ainu, maka ini berarti bangsa Ainu sama dengan bangsa Yamato.
Perkembangan masyarakat semakin meluas hingga membentuk kelompok-kelompok yang memiliki pemimpin. Di antara pemimpin yang paling terkenal dan mampu menyatukan bangsa Yamato adalah Pangeran Shotoku Taishi, maka sejak abad ketujuh itulah bangsa Jepang mulai mengenal sistem kepemimpinan kaisar. Kekuasaan kaisar dipusatkan di Kota Nara yang sebelumnya sebagai kota Yamato, dan sejak itulah dimulainya babak baru jaman Nara.
Jaman Nara (710-857). Pada masa ini ibu kota pemerintahan berada di kota Nara. Pangeran Shotoku Taishi menjalin kerja sama diplomatik dengan Cina dan membiarkan pelajar dan para pendeta untuk belejar ke Cina. Untuk membangun negara Jepang sebagai negara yang terpusat, kemudian ia membentuk suatu konstitusi yang disebut Taihō Ritsuryō yaitu suatu sistem yang ditujukan bagi setiap orang agar dapat dipromosikan berdasarkan kemampuan dan usahanya tanpa memandang wewenang atau jabatannya.
Memasuki abad kedelapan setelah Pangeran Shotoku meninggal dunia, pengaruh istana mulai goyah. Pada saat itu muncul seorang bangsawan yang sangat berpengaruh dan mulai menggoyah kekuasaan istana, ia bernama Fujiwara yang kemudian membawa Jepang ke arah babak jaman berikutnya.
Jaman Heian (858-1158), Pada Jaman ini masa ketenangan berlangsung cukup lama. Kekaisaran pada masa pengaruh kekuasaan keluarga Fujiwara lebih mempererat hubungannya dengan Cina, di antaranya membangun berbagai kuil sebagai sarana ibadah dan mengasimilasi budaya baca tulis seperti huruf kanji, sementara itu, dalam masyarakat bermunculan pula kelas-kelas pejuang, dan klan-klan penguasa tanah. Di antara keluarga Fujiwara yang paling gemilang dalam membawa bangsa Jepang ke arah yang makmur adalah Fujiwara Michinaga.
Jaman Kamakura (1185-1333), Mulai memasuki abad baru ke arah sistem feodalisme Jepang, pemerintahan dipusatkan di Kamakura. Dengan bermunculannya tuan tanah (daimyo), maka kelas pejuang (samurai) pun semakin dibutuhkan untuk dibayar menjaga tanah kekuasaan. Pada saat inilah muncul seorang samurai yang paling besar dan paling berpengaruh bernama Minamoto no Yoritomo. Ia berhasil bergabung dengan kekuasaan Kaisar dan lambat laun kekaisaran dikuasainya, secara tidak langsung pemerintahan dijalankan dengan sistem militer yang penuh kegemilangan.
Pada jaman ini telah terjadi peperangan dalam negeri yang dikenal sebagai perang Dan no Ura. Yoritomo dinobatkan sebagai Shogun yang paling berpengaruh pada masa itu, di antara kebijakannya yang paling kontropersial adalah menerapkan politik isolasi dari negara luar. Pada saat itu militer yang dipimpin seorang Shogun selalu bepindah-pindah dan hidup dalam tenda, sehingga mau tak mau komando pemerintahan pun dijalankan dari tenda ke tenda. Maka dikenallah sistem pemerintahan Bakufu, yaitu sistem pemerintahan yang dikendalikan dari tenda. Setelah meninggalnya Yoritomo, pemerintahan militer dilanjutkan oleh keluarga Hojo, dan pada masa kekuasaan keluarga inilah telah terjadi perang besar-besaran dengan bangsa Mongol yaitu pada tahun 1274 dan tahun 1281, pasukan Mongol yang ingin berinvasi ke wilayah Jepang tidak mampu memasuki wilayah Kyuushuu karena pasukkannya ditenggelamkan oleh angin Taipun berkali-kali, orang Jepang mengenalnya sebagai Kamikaze (angin kiriman Dewa).
Jaman Muromachi (1333-1573), pada masa ini kekuasaan Shogun menjadi goyah, setelah menghabiskan begitu banyak biaya dan nyawa untuk kebutuhan perang dengan bangsa Mongol. Banyak para samurai yang merasa tidak puas karena tidak ada penghargaan yang berarti dari Keshogunan, sehingga mereka mempengaruhi kalangan istana yang pada akhirnya kekuasaan kembali ke tangan Kaisar.
Jaman Edo (1600-1867), Pada masa ini telah terjadi berbagai perpecahan dan perang saudara. Kekuasaan Bakufu semakin melemah apa lagi Jepang dipaksa oleh Komondor Matthew C. Ferry untuk membuka politik isolasinya pada tahun 1853. Dan pada masa ini pula muncullah para intelektual yang ingin mempersatukan Jepang dari kehancuran perang saudara. Mereka adalah Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Ketiga orang inilah yang mampu mengubah bangsa Jepang lepas dari kekuasaan feodalisme dan mulai memasuki babak baru dengan lahirnya Restorasi Meiji pada tahun 1868.
Jaman Meiji (1868), Pada masa ini bangsa Jepang mulai terlepas dari kekuasaan Shogun, pemerintahan sepenuhnya dikembalikan kepada Tenno, yang pada masa-masa sebelumnya hanya sebagai simbol kekuasaan karena dibawah bayang-bayang pemerintahan Bakufu. Ini berarti berakhirlah kekuasaan Shogun Tokugawa yang telah menguasai Jepang selama hampir 700 tahun lamanya sejak pendirian kekuasaan militer di Kamakura. Pada jaman Meiji, pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh Tenno yang kemudian untuk mengatur sistem pemerintahan dibentuklah suatu konstitusi yang disebut sebagai Konstitusi Meiji.

Pandangan Keagamaan Bangsa Jepang

Agama

Keyakinan beragama bagi orang Jepang adalah suatu pedoman hidup yang harus ditaati menurut keyakinan secara bebas dan bersifat pribadi. Secara politis, sosial dan budaya, agama atau keyakinan nenek moyang sangat mempengaruhi mentalitas orang Jepang. Ada kecendrungan bahwa orang Jepang tidak bisa dikatakan memeluk atau meyakini satu keparcayaan, misalnya dalam aktivitas tertentu mereka dapat melakukan ritual suatu keyakinan dan di saat yang lain secara bersamaan melakukan ritual keyakinan lainnya.

Mengenai kebebasan beragama ini dicantumkan dalam Konstitusi Jepang pasal 20 yang menyatakan;

“Kebebasan beragama dijamin bagi semua orang, organisasi keagamaan tidak akan mendapat hak-hak istimewa dari negara dan tidak melakukan kekuasaan apapun”

“Tak seorang pun dapat dipaksa untuk ikut serta dalam tindakan, perayaan, upacara ataupun praktek keagamaan lainnya”

“Negara beserta organ-organnya harus tidak melakukan pendidikan keagamaan atau kegiatan keagamaan lainnya”

Jelaslah bahwa negara tidak ikut ca,mpur dalam kegiatan, dan keyakinan agama rakyatnya. Agama sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu. Kebebasan berkeyakinan tersebut anatara lain kepada;

Keyakinan Shinto

Keyakinan Shinto merupakan kepercayaan pribumi Jepang yang paling kuno. Kepercayaan ini bermula dari keyakinan terhadap mitos-mitos bahwa di alam semesta ini terdapat kekuatan ghaib, yaitu kekuatan yang supranatural di luar kuasa pemikiran manusia. Kekuatan spiritual ini kemudian diyakini sebagai Kami (Dewa)

Keyakinan Budha

Agama Budha sebenarnya berasal dari Cina yang masuk ke Jepang pada masa pemerintahan shogun sekitar abad keenam. Cina datang ke Jepang selain membawa misi dagang tetapi juga menyebarkan agama Budha yang pada saat itu cocok dengan kepribadian bangsa Jepang. Padahal bangsa Jepang ketika itu sudah berkeyakinan Shinto, namun agama tersebut dapat berasimilasi dengan penuh kedamaian karena ajaran-ajaran yang terdapat didalamnya tidak jauh berbeda.

Pendeta yang terkenal pada saat itu adalah Pendeta Saichou dan Pendeta Kuukai yang beraliran Esoteris. Selain itu ada juga Budah yang beraliran soudo dan zen. Maing masing ajaran pada dasarnya sama namun yang membedakan adalah beberapa penekanan pada,

Aliran Budha esoteris menekankan bahwa manusia dapat memuaskan segala keinginan duniawi hanya dengan berdoa dan bermeditasi.

Aliran Budha soudo menekankan bahwa pertama, orang bisa berharap agar dapat dilahirkan kembali di sorga dengan memohon pertolongan Amidha Budha melalui pengucapan nenbutsu. Kedua, duni a fana bagi manusia adalah dunia tanpa harapan dan masalah keselamatan itu adanya di dunia berikutnya.

Aliran Budha zen, menekankan bahwa pertama, hanya dengan melepaskan segala nafsu dan bermeditasi, maka orang dapat mecapai pencerahan spiritual. Kedua, Meditasi bertujuan untuk hidup disiplin dan mengolah diri. Ketiga, menegaskan ajaran ke arah apresiasi dan pemahaman tentang pemujaan.

Dewasa ini penganut agama Budha di Jepang hampir mencapai 35% dari jumlah pemeluk agama. Kegiatan yang berdasarkan seremoni Budha anatara lain;

1. Upacara pemakaman.

2. Upacara penyambutan nenek moyang dalam vestifal Bon.

3. Penyembahan-penyembahan yang dilakukan dengan jalan meditasi.

Agama bagi orang Jepang dianggap sebagai aturan bagi diri sendiri, dan aturan moral adalah aturan dalam hidup bermasyarakat. Semua agama mengajarkan kebaikan, oleh karena itu banyak orang Jepang menganut keyakinan campuran. Keyakinan akan beberapa agama dalam kehidupan bangsa Jepang begitu kompleks, misalnya pada perayaan oshogatsu tahun baru, orang Jepang pergi ke kuil-kuil Shinto untuk berdoa agar diberi keselamatan dan berkah untuk tahun berikutnya. Pada saat hari natal mereka pergi ke Gereja untuk merayakannya dan berdoa, dan pada saat upacara penguburan mereka lakukan dengan cara Budha. Bahkan upacara pernikahan dapat dilakukan dengan cara tiga keyakinan Shinto, Kristen, dan Budha. Dengan adanya kompleksitas keyakinan seperti ini, maka tentu saja agama Kristen dan agama Budha yang ada di Jepang akan sangat berbeda dengan yang ada di luar negara Jepang.

LETAK GEOGRAFIS NEGARA JEPANG

Letak geografis
Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di daerah timur benua Asia, biasa disebut sebagai Negara Asia Timur. Membentang dari utara ke selatan dengan luas wilayah sekitar 377.643 km3, sedikit lebih besar dari Norwegia (324.000 km3), Italia (301.000 km3) dan Malaysia (330.000 km3), sebelah utara berbatasan dengan wilayah Rusia yaitu pulau Sakalin, Siberia dan laut Okhotsk, sebelah barat negara Korea, daratan Cina, dan Laut Jepang, sebelah selatan berbatasan dengan Filiphina dan laut Cina, dan sebelah timur merupakan samudra Pasifik.

Memiliki empat pulau besar yaitu, Hokkaido, Honshuu, Shikoku, dan Kyuushuu ditambah sekitar 3.918 pulau-pulau kecil. Pulau terbesar Honshuu dibagi menjadi empat wilayah yaitu, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, dan Chugoku. Secara administratif negara Jepang dibagi dalam 47 Prefektur.
Dua per tiga negara Jepang adalah hutan yang sebagian besar dihuni oleh gunung berapi yang diantaranya masih aktif. Sekitar 29% dataran rendah, dan memiliki sungai-sungai sempit dan deras. Negara Jepang dikelilingi laut, memiliki tiga arus laut yang mengalir di dasar laut di antaranya, arus Tsushima yang mengalir dari selatan masuk ke laut Jepang, arus Kuroshio yang mengalir dari selatan melewati bagian timur kepulauan Jepang, dan arus Oyashio yang mengalir dari utara melewati wilayah timur kepulauan Jepang. Pertemuan ketiga arus ini menjadikan Jepang sebagai negara kaya akan planton dan ikan di dunia karena pada perairan tersebut terdapat pertemuan arus hangat dan dingin.
Secara geologis, negara Jepang terletak di antara dua lempeng bumi, yaitu pertemuan lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Karena terletak pada pertemuan dua lempeng ini, negara Jepang senantiasa berada dalam bahaya gempa bumi. Struktur tanah atau pegunungan vulkanis di dasar samudra Pasifik yang labil sering menimbulkan gempa di dasar laut akibatnya sering terjadi gelombang tsunami. Seklain itu, pertemuan suhu dingin dan hangat di udara mengakibatkan perputaran angin taipun.
Bendera negara Jepang disebut sebagai bendera matahari terbit. Berbentuk bulatan merah berdiameter tiga per lima dari luas bendera. Pada jaman Edo (1600-186) bendera ini digunakan oleh para saudagar sebagai identitas suatu kelompok, kemudian setelah memasuki jaman Meiji, resmi menjadi bendera negara. Lagu kebangsaan adalah lagu Kimigayo;

Kimigayo wa chiyoni
Yachi yoni sazare ishi no
Iwa o tonarite
Kake no musumade
Lagu ini di aransemen dari puisi klasik jaman Heian (794-1185), mengisahkan permintaan perlindungan bagi kaisar.

Populasi

Penduduk asli bangsa Jepang ada yang mengatakan suku bangsa Ainu dan ada juga yang mengatakan bangsa Yamato. Bangsa Ainu menetap di sepanjang bagian utara pulau Honshuu. di antara kota-kota yang terkenal pada jaman Jepang kuno salah satunya adalah kota Nara, jaman dulu suku Ainu menetap di kota ini yang pada saat itu masih disebut sebagai daerah Yamato. Oleh karena itu mangapa penduduk asli Jepang disebut sebagai suku Ainu atau suku Yamato. Sekarang keturunan suku Ainu lebih banyak yang menetap di daerah Hokkaido, mereka berpindah sejak dimulainya pemerintahan Meiji.

Menurut data dari CIA factbook, pada bulan Juli 2008, penduduk Jepang mencapai 127.288.416 jiwa, dengan perbandingan usia antara 0-14 tahun mecapai 13,7% (laki-laki 8,926,439 jiwa, perempuan 8,460,629 jiwa) usia 15-64 tahun mencapai 64,7% (laki-laki 41,513,061 jiwa, perempuan 40,894,057 jiwa), dan usia 64 ke atas mencapai 21,6% (laki-laki 11.643.845 jiwa, perempuan 15,850,366 jiwa)

Menurunnya angka kelahiran berbanding sejajar dengan menurunnya angka kematian. Sedikitnya kelahiran menjadi persoalan di masa depan bangsa Jepang kelak, namun ironisnya di sisi lain angka kematian berkurang beberapa tahun terakhir, sehingga data statistik kependudukan menunjukkan bahwa sedikitnya generasi muda saat ini akan mengakibatkan persoalan produktifitas perekonomian pada tiga puluh tahun mendatang. Hal ini menyebabkan persoalan koureika shakai (perubahan penduduk yang menunjukkan penduduk tua lebih banyak daripada penduduk muda) bagi negara Jepang.

Kepadatan penduduk 329,5 jiwa per 1km³ dari total area.

Iklim

Negara Jepang termasuk negara yang memiliki dua suhu, yaitu suhu yang bertemperatur hangat sekitar 15^oc - 22^oc di bagian selatan negara Jepang, dan suhu dingin berkisar antara 0^oc-15^oc di bagian utara Jepang. Jepang memiliki empat musim yaitu musim semi (Maret-Mei), musim panas (Juni-Agustus), musim gugur (September-November), dan musim dingin (Desember-Februari).